Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah akhirnya memastikan program pemindahan  ibu kota terakhir ditunda sebab virus corona . Hal tersebut disampaikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kerap bersama komisi XI DPR, Selasa (8/9).

Seperti diketahui, rencana pembangunan  ibu kota mutakhir di Kalimantan Timur itu terbenam sejak awal tahun lalu.

Pada Mei 2019, Pemimpin Joko Widodo tercatat melakukan kira-kira kali lawatan ke Kalimantan buat melihat kandidat lokasi pemindahan was-was pemerintahan.


Setelah tiga bulan dari kunjungan pertama, tepatnya 26 Agustus 2019, Jokowi mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi transportasi ibu kota.

Hajat Dana

Untuk melancarkan megaproyek tersebut, pemerintah tercatat telah menganggarkan total Rp2 triliun dengan tersebar di beberapa kementerian di APBN 2020. Namun, anggaran tersebut direlokasi  untuk penanggulangan Covid-19 & pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Anggaran pemindahan ibu tanah air sendiri diprediksi akan menelan anggaran hingga ratusan triliun. Tentu tidak semuanya berasal dari kantong APBN.

Deputi  Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S. Prawiradinata merinci setidaknya ada dua skenario estimasi infak dana dari swasta yang diharapkan pemerintah.

Pertama , bila keinginan dana mencapai Rp466 triliun, maka pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp251, 5 triliun atau sepadan 53, 96 persen dari mutlak kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp214, 5 triliun didapat dari pihak swasta.

Ke-2 , bila kebutuhan dana bertambah sedikit, yaitu sekitar Rp323 triliun, maka pemerintah akan merogoh ‘kocek’ sekitar Rp174, 5 triliun ataupun 54, 02 persen dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp148, 5 triliun dipenuhi oleh swasta.

Estimasi kebutuhan anggaran tersebut berasal dari perhitungan hajat anggaran pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif senilai Rp20 triliun sampai Rp32, 7 triliun.

Selanjutnya, anggaran untuk pembangunan gedung Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta fasilitas pendidikan dan kesehatan Rp182, 2 triliun sampai Rp265, 1 triliun.

Lalu, keinginan untuk pembangunan sarana dan infrastruktur penunjang sekitar Rp114, 8 triliun sampai Rp160, 2 triliun. Selanjutnya, anggaran pengadaan lahan sebesar Rp6 triliun sampai Rp8 triliun.

Meski demikian, eks Besar Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro memastikan proyeksi akhir anggaran transportasi ibu kota berada di kisaran Rp486 triliun. Dari jumlah itu pemerintah hanya akan merogoh kocek APBN sebesar Rp93 triliun serta dianggarkan bertahap atau multiyears mulai 2020.

Sementara anggaran dengan berasal dari investasi swasta murni diperkirakan mencapai Rp127, 3 triliun dan sisanya sekitar Rp265, 2 triliun berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Fase Pembangunan

Bambang  juga menyampaikan bahwa negeri menargetkan masterplan ibu kota baru rampung akhir 2020. Dalam fase pembentukan rencana induk tersebut, pemerintah merancang desain kota, desain gedung, dasar aturan hingga penyediaan lahan.

Sementara itu, fase pembangunan infrastruktur dasar sebab Kementerian PUPR ditargetkan mulai berjalan dan rampung pada akhir 2024.

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar rancangan undang-undang (RUU) untuk ibu praja baru tersebut.

Bambang menegaskan kebijakan yang dilakukan berfokus hanya pada pemindahan pusat pemerintahan, sementara DKI Jakarta akan tentu didorong menjadi pusat bisnis & keuangan berskala internasional. Pada 2024 ditargetkan seluruh ASN pemerintah  pusat mulai pindah ke ibu praja baru.

Menteri Order Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tiga klaster. Pertama, merancang kawasan sendiri dan menentukan kaidah ruang yang akan rampung di 2020.

Kedua, prasarana dasar seperti jalan dan minuman, termasuk pembangunan bendungan. “Kami telah dapat beberapa lokasi bendungan serta disiapkan untuk melayani ibu tanah air negara ini, ” sebut Basuki.

Ketiga, membangun gedung pemerintahan sendiri dengan memenuhi kebutuhan struktural.

“Konstruksinya kira-kira memakan periode tiga sampai empat tahun buat selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Target misalnya 2023-2024 akan mulai ada pergerakan ke sana. Insya Allah dengan rencana ini mudah-mudahan masih bisa awak tangani, ” papar Basuki masa itu.

Bentuk Awak Pemindahan Ibu Kota Baru

Sebagai bukti keseriusan berasaskan proyek tersebut pemerintah juga berencana membentuk tim finalisasi pemindahan ibu kota negara. Pembentukan tim ini nantinya yang mengkoordinir dan mengakhiri beberapa kendala guna mempercepat jalan pemindahan ibu kota, sesuai target Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Dunia Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tim ini mau diketuai Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dengan demikian, seluruh data & laporan terkait progres pemindahan pokok kota akan dipusatkan kepada pemimpin tim.

Sebelumnya Pemimpin Joko Widodo sendiri telah membabitkan tiga tokoh internasional sebagai jawatan pengarah pemindahan ibu kota antara lain Presiden Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.  

Nantinya,   ketiga sosok tersebut akan berkoordinasi dengan Badan Otorita Ibu Kota yang juga bahan dibentuk pemerintah. Namun, kini buat sementara program tersebut dihentikan.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/age)