Kewaswasan Sekolah Tatap Muka Januari 2021

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nadiem Makarim   mengabulkan pemerintah daerah untuk memulai balik kegiatan belajar tatap muka di  sekolah di seluruh zona mulai Januari 2021.

Situasi tersebut diatur dalam Surat Kesimpulan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tarikh Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi covid-19.

Nadiem sekaligus menegaskan kesimpulan pembukaan sekolah tatap muka sudah hampir 8 bulan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini akan diberikan kepada tiga pihak, yaitu pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komisi sekolah.


Ia pula menegaskan, orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak. Sekalipun, sekolah dan kawasan tertentu telah memutuskan untuk mengambil kembali kegiatan belajar tatap membuang.

Sekalipun demikian, sejumlah orang tua sedang meragukan keputusan Nadiem itu. Itu pun mempertanyakan risiko keamanan serta keputusan Nadiem yang memberikan kewenangan pembukaan kepada Pemda. Seperti dengan diutarakan Rulyanti (45), ibu sejak siswa kelas X SMA dalam Jakarta Selatan ini mengaku tak akan mengizinkan anaknya sekolah kalau pun sudah dibuka Januari 2021.

“Kalau risiko emang dia mau jamin? Aku benar lihat dulu kondisi di madrasah. Bisa dijamin nggak pemda itu, kalau terjadi sesuatu dia sedia jamin nggak?, ” ungkapnya pada CNNIndonesia. com, Jumat (20/11).

Rulyanti tak percaya kegiatan di sekolah dapat berjalan tenteram dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Ia bahkan mengaku tidak begitu berharap dengan vaksin Covid-19.

Kekhawatiran serupa serupa diungkapkan Soraya (34), ibu lantaran anak berusia 4 tahun dengan kini duduk di bangku Pelajaran Anak Usia Dini (PAUD) di Cinere, Depok. Ia menilai masa pandemi corona di Indonesia belum memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Terlebih untuk anak tinggi PAUD dan SD.

“Jangan karena orang sudah payah, bosen, kelamaan terus dilonggarkan. China saja waktu itu turun [kasusnya] boleh sekolah, kerja terus sekarang fase dua. Nusantara fase satu saja belum turun-turun, ” kata Soraya.

Respons KPAI

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI). Komisioner KPAI Retno Listyarti menyatakan masih banyak sekolah dengan belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka.

Ketidaksiapan tersebut berangkat dari survei atau tinjauan terhadap 48 sekolah di 8 provinsi dan 20 kabupaten praja sejak 15 Juni hingga 19 November lalu. Namun demikian KPAI tak menyebut angka mayoritas itu.

Retno pun mengaku tidak setuju beban menyiapkan infrastruktur pembelajaran tatap muka di madrasah hanya diserahkan ke Pemda. Menurut dia, selain pemerintah daerah, negeri pusat juga harus fokus di upaya penyiapan infrastruktur, sosialisasi adat kesehatan, dan kerja sama jawatan pendidikan dan satuan tugas Covid-19.

“Menyerahkan kepada Negeri Daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap, taat saya bentuk lepas tanggung jawab, ” kata Retno.

“Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol/SOP maka tunda zaman buka sekolah, ” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Retno, bila pemda mengizinkan sekolah dibuka. Maka KPAI juga mendorong biar pelaksanaan belajar tatap muka diiringi dengan tes swab masif untuk seluruh tenaga pendidik, termasuk siswa yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Tes dilakukan dengan menggunakan perkiraan APBD dan APBN.

Di sisi lain, ia menambahkan, sepanjang pengawasan KPAI, Retno sejumlah status zona terus berubah dengan dinamis, begitu pula buka menutup sekolah. Oleh sebab itu, dia mendorong pembukaan sekolah tidak mengacu pada status zona daerah, mengecualikan kesiapan sekolah.

Tengah itu, rencana pemerintah untuk menelungkupkan kembali sekolah tatap muka dalam Januari 2021 mendatang juga menjadi perhatian Epidemiolog dan dinilai ‘prematur’. Indonesia dianggap belum siap untuk menggelar proses pembelajaran tatap muka, mengingat kasus Covid-19 yang belum juga membaik.

Respons ahli epidemiolog

Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa sepatutnya pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu kurang lebih selama 3 bulan. Hasil yang ada lalu dapat digunakan untuk membuat keputusan soal kebijakan pembukaan sekolah tatap muka.

Dicky menyebutkan tiga kriteria yang harus dipenuhi sebelum membuka kembali sekolah tatap muka. Pertama, penurunan kasus harian dalam dua pekan berturut-turut. Kedua, tren penurunan kasus yang dibarengi dengan angka positivity rate di bawah 5 persen.

Ketiga, tingkat kematian akibat Covid-19 harus menyentuh satu digit setiap hari. Jika ketiga syarat itu terpenuhi, Dicky menilai pemerintah pertama bisa mempertimbangkan sekolah tatap depan. Hal ini juga tentu harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan tubuh yang tepat.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo selalu mengatakan perizinan untuk membuka madrasah dengan proses belajar tatap muka berpotensi menambah kasus Covid-19 maka memunculkan klaster sekolah.

Ia juga menilai pemberian izin pada pemerintah daerah untuk menelungkupkan sekolah tatap muka merupakan data bahwa pemerintah mengesampingkan faktor kesehatan masyarakat pada masa pandemi.

Menurut Windhu semestinya awal kegiatan apapun pada masa pandemi harus melihat pada faktor-faktor epidemiologi di suatu daerah. Dalam kemahiran epidemiologi, jika daerah tersebut membuktikan tingkat risiko penularan tinggi, maka harus dilakukan pembatasan aktivitas umum.

“Ini yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memang tidak konsisten dan tidak berbasis di dalam kesehatan masyarakat, seharusnya pertimbangan pembukaan kegiatan apa pun yang menguatkan kontak antar warga, termasuk siswa sekolah, didasarkan atas kondisi epidemiologi, ” pungkas Windhu.

(khr/mik)

[Gambas:Video CNN]