Jakarta, CNN Indonesia —

Persen Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membekukan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene (AR) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tarikh Anggaran 2019.

Anja ditahan selama 20 hari terhitung sejak Rabu (2/6) ini hingga 21 Juni mendatang di Rutan Polda Metro Jaya.

“Bahwa pada burit hari ini KPK mengabulkan penahanan terhadap AR, ” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam jumpa pers, Rabu (2/6).


Selain Anja, dalam kasus ini, KPK sebelumnya juga telah menetapkan kurang tersangka lainnya, yakni Yoory Corneles, Direktur Utama Kongsi Umum Daerah Pembangunan Medium Jaya; Tommy Adrian, Penasihat PT Adonara Propertindo & tersangka korporasi yakni PT Adonara Propertindo.

Adapun perkara ini bermula pada Maret 2019, dimana Anja aktif menawarkan desa Munjul kepada Perusahaan Ijmal Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ).

Selanjutnya ada pertemuan yang dikerjakan Anja dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Karolus Boromeus dalam Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian desa oleh Anja yang berlokasi di daerah Munjul, Jakarta Timur.

“Di saat yang bersamaan tepat dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang depan oleh Anja dengan total sekitar Rp5 M menggunakan rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Karolus Boromeus, ” ujar Lili.

Lalu, kata Lili, dilaksanakan pasrah beri terima SHGB (Sertifikat Benar Guna Bangunan) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Karolus Boromeus yang dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk oleh Anja.

“Pada 8 April 2019, disepakati dilakukannya penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Dewan PDPSJ antara pihak pembeli yaitu Yoory dengan pihak penjual yaitu Anja, ” ucap Lili.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 obat jerih atau sekitar sejumlah Rp108. 9 Miliar ke bon bank milik Anja dalam Bank DKI.

Selang beberapa waktu lalu, atas perintah Yoory dilakukan kembali pembayaran oleh PDPSJ kepada Anja sekitar sebesar Rp43, 5 miliar.

Untuk pengadaan tanah di Munjul itu, Lili menjelaskan kegiatan yang diduga melawan dengan melawan hukum adalah tak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Selain itu juga tak dilakukan kajian appraisal & tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terpaut.

“Beberapa metode dan tahapan pengadaan desa juga diduga kuat dikerjakan tidak sesuai SOP dan adanya dokumen yang disusun secara backdate. Juga adanya kesepakatan harga awal jarang pihak Anja dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dikerjakan, ” kata dia.

Ia mengatakan, atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga sudah mengakibatkan kerugian
keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152, 5 Miliar.

“Ditemukan juga adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh Anja untuk hajat pribadi bersama dengan bagian terkait lainnya, antara lain pembelian tanah dan pembelian kendaraan mewah dan Awak Penyidik akan terus melangsungkan pendalaman, ” ucap dia.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 bagian (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Bagian 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi Jo. Pasal 55 bagian (1) ke-1 KUH Pidana.

(yoa/agt)

[Gambas:Video CNN]