LPDP Buka-bukaan soal Tagihan Rp773 Juta ke Veronica Koman

Jakarta, CNN Indonesia —

Veronica Koman , pegiat hak asasi manusia (HAM) asal Indonesia mendadak viral karena diminta untuk mengembalikan pemberian beasiswa sebesar Rp773, 87 juta dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) Kementerian Keuangan .

Alasannya, Veronica selaku penyambut beasiswa dari negara tidak pernah kembali ke Indonesia usai mewujudkan masa studi pendidikan master pada Australia sesuai perjanjian beasiswa tersebut.

Veronica menduga kesibukan pemerintah melalui LPDP merupakan ‘jegalan’ terhadap dirinya agar berhenti berbahasa dan mengadvokasi isu HAM di Papua. Dugaan itu muncul karena ia mengaku sempat menjadi objek kriminalisasi pemerintah atas sejumlah pembelaan HAM Papua yang pernah dia lakukan.


“Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan saya berhenti melakukan advokasi PEDOMAN Papua. Pemerintah memaksa saya untuk mengembalikan beasiswa yang diberikan pada saya pada September 2016, ” ungkap Veronica, dikutip Kamis (13/8).  

Lebih lanjut, Veronica mengklaim sudah menjalankan konvensi beasiswa untuk kembali ke Tanah Air pada 2018 setelah lulus lantaran program Master of Laws pada Australian National University. Ia balik untuk melanjutkan advokasi HAM pada Jayapura, Papua.  

Ia juga mengklaim pernah kembali pada Maret 2019 usai berbahasa di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Swiss dan kembali ke Indonesia. Lalu, ia kembali lagi untuk memberi tumpuan hukum pro-bono kepada para aktivis Papua di tiga pengadilan berbeda di Timika, Papua, pada Mei 2019.  

Atas berbagai hal ini, ia meminta pemerintah melihat kembali jejak kepulangannya ke dalam negeri usai menutup masa studi di Negeri Kangguru.

“Saya meminta kepada Kemenkeu terutama Gajah Sri Mulyani untuk bersikap adil dan berdiri netral dalam tahu persoalan ini, sehingga tidak menjelma bagian dari lembaga negara dengan hendak menghukum saya karena daya saya sebagai pengacara publik yang memberikan pembelaan HAM Papua, ” tegas dia.

Kendati begitu, Manajemen LPDP membantah permintaan Veronica. Menurut informasi dan bentuk LPDP, Veronica memang sempat balik ke Indonesia pada 2018, namun setelah itu terbang lagi ke Australia dan berstatus belum lucut dari masa studi.  

“Sehingga kepulangan VKL (Veronica Koman Liau) ke Indonesia tidak dalam status yang bersangkutan sebagai alumni, namun sebagai awardee on going dan tidak dapat dianggap kembali ke Indonesia dalam konteks pelepasan kewajiban alumni, ” jelas tadbir LPDP.  

Selanjutnya, LPDP menemukan informasi bahwa Veronica sudah lulus per Juli 2019, namun baru melaporkan kelulusannya ke aplikasi sistem monitoring dan pertimbangan LPDP pada 23 September 2019. Itu pun belum disampaikan secara lengkap.  

“Setelah menjadi alumni, VKL tidak memenuhi kewajibannya kembali & berkarya di Indonesia. Terhadap hal ini, LPDP melakukan proses mas peringatan sampai dengan penagihan, ” tutur LPDP.  

Atas hal itu, LPDP membuahkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp773, 87 juta kepada Veronica pada 24 Oktober 2019. Lalu, Surat Penagihan Pertama diterbitkan pada 22 November 2019.  

Dari surat sanksi dan penagihan tersebut, LPDP membuktikan Veronica menyetujui dengan pengajuan cara pengembalian dana beasiswa dengan kredit 12 kali pada 15 Februari 2020. Cicilan pertama dibayarkan serta sampai ke kas negara sejumlah Rp64, 5 juta pada April 2020.  

“Cicilan selanjutnya belum dibayarkan hingga diterbitkannya surat penagihan terakhir pada agenda 15 Juli 2020. Jika belum dipenuhi VKL hingga batas waktu tertulis, maka penagihan selanjutnya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, ” kata LPDP.  

Dalam sisi lain, LPDP menyatakan pengenaan sanksi tagihan pengembalian dana dana siwa sejatinya tidak hanya diberikan kepada Veronica dan tidak bertujuan menekan seperti yang diduga oleh Veronica.

LPDP menyatakan keterangan sanksi pengembalian dana karena penerima beasiswa tidak kembali ke Indonesia setidaknya sudah menyasar ke 60 alumni per Agustus 2020. Sebab jumlah itu, 51 alumni di dalam proses pengenaan sanksi. Sementara, 4 alumni lainnya masuk dalam tingkatan penagihan, termasuk kasus Veronica.  

“Pengenaan sanksi terhadap penerima beasiswa LPDP yang tidak memenuhi kontrak dan tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi dalam Indonesia, tidak ada kaitan secara politik dan tidak terkait secara pihak manapun, ” tekan LPDP.  

Secara mutlak, LPDP mencatat sudah memberikan dana siwa kepada 24. 926 orang penerima beasiswa LPDP. Dari jumlah tersebut, sekitar 11. 519 orang sudah menjadi alumni.  

[Gambas:Video CNN]

(uli/bir)