Munir, 7 September, dan Hari Pelestarian Pembela HAM RI

Jakarta, CNN Indonesia —

Tepat 16 tahun aktivis HAM, Munir Said Thalib   wafat dunia. Ia tewas dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Universitas Utrecht pada 7 September 2004 lalu. Hasil autopsi, menunjukkan Munir tewas karena racun arsenik .

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Choirul Anam mengatakan hari meninggalnya Munir sudah selayaknya dimahfumi sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM Indonesia.

“Pentingnya 7 September sebagai Hari Pelestarian Para Pembela HAM, bukan hanya untuk mengenang Cak Munir, tetapi lebih jauh adalah merawat karakter dan ide perlindungan pembela PEDOMAN Indonesia itu sendiri agar keseimbangan dan kesejahteraan berbasis HAM ter di Indonesia, ” kata Choirul dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia. com , Senin (7/9).


Choirul mengatakan 7 September juga menjelma hari duka bagi gagasan metode kelola negara berbasis HAM pada Indonesia. Ia pun mengenang bervariasi gagasan dan sepak terjang Munir semasa hidupnya.

Munir, kata Choirul, merupakan pejuang HAM yang kerap memperjuangkan hubungan sipil dengan militer biar bisa dikelola dengan sistem demokrasi berbasis HAM.

Menurutnya, jika hubungan sipil dengan militer bisa berjalan sesuai dengan yang diperjuangkan Munir, tentu peristiwa serta berbagai aksi kekerasan yang sering melibatkan konflik antara sipil serta militer tak akan terjadi zaman ini. Salah satunya yang terdekat adalah peristiwa Mapolsek Ciracas.

“Peristiwa Mapolsek Ciracas yang diserbu, atau berbagai kasus kebengisan lainnya yang melibatkan hubungan biasa militer tidak akan terjadi. Dan negara kita akan memiliki tentara yang tangguh dan lebih ahli dalam pertahanan negara, ” ujarnya.

Selain itu, sendat Choirul, Munir juga berhubungan dengan perlindungan para pembela HAM. Menurutnya, Munir memandang pembela HAM mempunyai kontribusi dalam berbagai usaha untuk memperbaiki kondisi negara, termasuk membentuk kesejahteraan.

Para pembela HAM, bagi Munir tak hanya dipahami sebagai pemrakarsa HAM yang berada di batas depan melawan kekerasan. Mereka yang menjadi inisiator di kampung, desa, hutan yang memperkuat ekonomi, menyelenggarakan hutan, menyelamatkan binatang, hingga gaya pendidikan di berbagai pelosok dengan melawan buta huruf dan akses pendidikan adalah para pejuang HAM.

Oleh karena itu, Choirul menyatakan peran Munir betul besar karena pada praktiknya pejuang HAM bukan hanya mereka dengan kerap ada di barisan aliran, melainkan mereka yang memperjuangkan hak-hak mereka di seluruh pelosok daerah.

“Peran Cak Munir dalam kampanye perlindungan pembela PEDOMAN sangat besar, dan Cak lengah satu pioner dalam pembelaan para pembela HAM di Indonesia, ” ujarnya.

Meski sejenis, kata Choirul, tak dapat dipungkiri, usaha para pembela HAM sering tak berbanding lurus dengan pelestarian yang diberikan negara. Tak sedikit dari mereka yang mendapat kekerasan, kriminalisasi, stigma atau bahkan perlakukan lain yang kejam.

“Pada posisi inilah Cak Munir dengan beberapa kolega mendirikan pola Imparsial, ” katanya.

Pada 7 September 2004 silam, Munir tewas dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menunjukkan Munir tewas karena racun arsenik. Pengkajian saat itu dilakukan, namun menurut kelompok masyarakat sipil baru karakter lapangan yang ditindak.

Proses persidangan kasus pembunuhan Munir menjerat dua orang. Mereka adalah bekas pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Sempurna Garuda Indra Setiawan.

Indra divonis setahun penjara, tengah Pollycarpus divonis 14 tahun kurungan, dengan remisi total 4 tahun 6 bulan 20 hari dan kini telah bebas.

Selain itu, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN)  Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi PR juga sempat diseret ke pengadilan terkait kasus pembunuhan Munir, namun dia divonis bebas.

Tatkala itu Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir, Usman Hamid sempat meminta Presiden Joko Widodo membuka seluruh hasil pengkajian TPF terkait pembunuhan Munir.

Perintah mencanangkan hasil penyelidikan TPF Kasus Munir dimuat dalam Keputusan Presiden Bagian 111 tahun 2004 era Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam poin kesembilan Keppres tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir itu disebut, pemerintah mengumumkan hasil pengkajian tim kepada masyarakat.

Namun, pemerintah mengklaim dokumen TPF hilang. Padahal sejak lama TPF telah memberikan dokumen hasil analisis itu kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara.

(tst/fra)

[Gambas:Video CNN]