Pemerintah Siapkan Perpres Khusus untuk Tekan Angka Stunting

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala untuk menurunkan angka stunting . Berpijak data Dirjen Kesehatan Masyarakat pada situs Kementerian Kesehatan, angka stunting pada balita saat ini mencapai 27, 7 persen.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Umum dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko mengatakan berbagai strategi percepatan penurunan stunting telah disiapkan dalam RPJMN 2020 dan RKP 2020-2021. Program ini kata dia, merembes dalam proyek prioritas nasional.

“Sudah ada Stranas (strategi nasional) percepatan penurunan stunting, akan tetapi itu tidak cukup kuat buat jadi pegangan bagi daerah. Sebab karenanya, kami sedang finalisasi percepatan penurunan stunting melalui rancangan Perpres penurunan stunting, ” tutur Subandi melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9).



Rancangan Perpres mengenai penurunan stunting tersebut menurut Subandi, mencakup konvergensi penanganan di tingkat was-was, provinsi, hingga desa. Perpres itu nantinya mengkoordinasikan pelbagai sumber daya sehingga intervensi penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.

Ia menambahkan, beberapa hal lain yang perlu didorong di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran supaya tepat sasaran, pembangunan dashboard buat mengamati capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen serius dari pejabat daerah, baik gubernur, bupati ataupun walikota.

“Data yang akurat selalu penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana desa, mas insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting, mengikuti keterlibatan semua pihak termasuk preman dan NGO, ” tambah tempat lagi.

Adapun terpaut penurunan stunting ini pemerintah pun telah membentuk tim percepatan. Pengantara Presiden Ma’ruf Amin bertindak sebagai Ketua Pengarah dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy jadi Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Dengan tim pelaksana terdiri atas Menteri PPN/Kepala Bappenas dan anggota para menteri/kepala lembaga dari 22 kementerian/lembaga yang dibantu oleh tim dengan terdiri dari para pejabat arahan tinggi madya dan pratama.

Infografis Mengatasi Kebiasaan jajan anak. (CNN Indonesia/Hafshah Fakhrin) Foto: Hafshah Fakhrin
Infografis Mengatasi Kebiasaan jajan anak. (CNN Indonesia/Hafshah Fakhrin)

Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan, perlu langkah strategis dan terobosan seluruh pemangku kepentingan buat menekan angka stunting di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Kalau bertekad mencapai angka stunting pada kisaran 14 persen, sesuai bahan Presiden Joko Widodo, maka jalan penurunan perlu digenjot.

“Kalau kita lihat angka kelahiran kita sekitar 4, 8 juta per tahun, berarti paling tidak per tahunnya angka stunting kita harus di bawah 680 ribu sekian, ” kata Muhadjir menggunakan siaran pers yang diterima CNNIndonesia. com , Jumat (11/9).

“Kalau angka stuntingnya per tahun sudah di atas 680 ribu, kita tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh presiden, ” cakap dia.

Berdasar buatan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) per 2019, angka kelaziman stunting memang telah menurun. Dari yang semula 30, 8 tip per 2018 (Riskesdas 2018) menjelma 27, 67 persen per 2019.

Itu berarti, angka stunting turun sekitar 3, 13% dalam setahun. Sekalipun begitu, Muhadjir menekankan angka tersebut harus terus mengalami penurunan.

Apalagi mengingat jumlah kelahiran masih tergolong tinggi. Karena itu gizi ibu hamil dan menyusui pun harus benar-benar diperhatikan agar tak menyumbang anak stunting.

Stunting atau kekerdilan adalah kondisi terkait dengan kekurangan gizi kronis pada masa awal kemajuan. Efek lanjutannya, anak akan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, pola kekebalan tubuh atau imunitas invalid sehingga gampang sakit, dan berisiko terkena diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker saat dewasa.

(tst/NMA)

[Gambas:Video CNN]