Pengamat: Indonesia Super Nekat Tetap Gelar Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Nusantara Burhanudin Muhtadi menilai pemerintah Indonesia nekat dengan tetap menggelar Pilkada 2020 . Padahal, penyebaran virus corona (Covid-19) belum berhasil dikendalikan.

“Indonesia super nekat, dari bidang apapun tidak ada hal yang membuat kita optimis bahwa pengendalian Covid-19 dilaksanakan dengan baik, namun tetap dilaksanakan pilkada di di 270 wilayah, ” kata Burhan dalam Mata Najwa yang ditayangkan di Trans7, Rabu (30/9).

Burhan menilai pilkada  di tengah pandemi  mau membuat praktik politik uang marak terjadi. Tak lepas dari situasi ekonomi masyarakat yang terpuruk kelanjutan terdampak  pandemi  virus corona.


“Uang 10 ribu, 20 ribu itu secara value memiliki nilai lebih besar ketimbang ketika warga tidak mengalami tekanan ekonomi, ” imbuhnya.

Kecemasan mau penularan virus corona yang kekar di tengah pelaksanaan pilkada sudah diutarakan sejumlah pihak sejak lama. Dari mulai pengamat pemilu tenggat organisasi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah, yang notabene organisasi Islam terbesar di Indonesia, juga sudah angkat suara. Mereka meminta pemerintah untuk menunda pilkada.

Namun, pemerintah bergeming. Tahapan pilkada kembali dilanjutkan. Kini telah masuk masa kampanye sejak 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa negeri tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) berisi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan semasa pilkada berjalan.

Menurutnya, saat ini telah ada peraturan untuk mengatur tersebut semua, sehingga tidak diperlukan perppu.

“Instrumennya sama, kerawanan hukumannnya sama, instrumen hukumnya serupa, aparatnya sama, terus apa Perppu yang diminta sampai saat itu, tindakan apa yang diperlukan yang tidak bisa dilakukan sehingga menggunakan Perppu kan. semuanya sudah tersedia, ” kata Mahfud saat konferensi persvia aplikasi Zoom Meeting, Kamis (1/10).

Lagi juga, kata Mahfud, selama ini belum ada pelanggaran luar biasa dengan dilakukan oleh peserta Pilkada maupun para simpatisannya. Pelanggaran baru sekitar kelebihan orang yang hadir saat kampanye, tidak jaga jarak, ataupun lupa pakai masker.

Menurut dia, pelanggaran dengan terjadi hingga saat ini termasuk kecil, sehingga masih bisa ditindak dengan sanksi dari Bawaslu. Justru kata Mahfud pelanggaran malah bertambah banyak terjadi di luar penyelenggaraan Pilkada.

“Kecil-kecil, tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Kita tindaklah gitu, tetapi dengan sampai fatal kan ndak tersedia, malah banyak pelanggaran-pelanggaran di luar urusan Pilkada, di pasar-pasar pada mal-mal, di jalan yang ndak ada Pilkadanya malah ramai, ” kata Mahfud.

(khr/tst/bmw)

[Gambas:Video CNN]