Polri Respons Protes Omnibus Law: Demo Tidak Harus di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia —

Mabes  Polri mempersilahkan serikat-serikat buruh melakukan  muncul rasa menegah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di wilayahnya masing-masing.

Kepala Biro Penerangan Klub (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Bambu Setiyono menerangkan bahwa demo itu diperbolehkan asal tidak dilakukan pada wilayah DKI Jakarta.

“Pimpinan Polri punya kebijakan kalau terpaksa harus melakukan demo, melaksanakan di tempat masing-masing tidak kudu di Jakarta, ” kata Aur kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/10).


Menurut dia, peristiwa itu dilakukan agar unjuk mengecap tidak menjadi klaster penyebaran virus corona (Covid-19) yang baru di Indonesia.  

Sebab sebab itu juga, Awi mengutarakan bahwa kepolisian di wilayah kaidah Polda Metro Jaya akan melayani patroli sehingga tidak ada pengikut yang melakukan unjuk rasa dalam sekitar wilayah ibu kota negeri.

Sejauh ini, prawacana dia, pihaknya telah melakukan  pemetaan terhadap pergerakan massa yang telah merencanakan aksinya di Jakarta.

“Polisi kewilayahan setelah ana melakukan mapping bisa melakukan penggalangan dan koordinasi kepada korlap-korlap (koordinator lapangan) untuk bisa mencegah mereka melaksanakan demo ke ibu kota, ” ujar Awi.

Sebagai informasi, pelarangan demo buruh 6-8 Oktober 2020 telah mendapat restu dari Kapolri Jenderal Idham Azis melalui surat Telegram Rahasia (STR) yang diterbitkan dirinya 2 Oktober lalu.

Pelarangan demonstrasi buruh, kata Awi, dilakukan bertahan mulai dari preventif, preemtif, hingga pengamanan-pengamanan apabila dasar terjadi aksi unjuk rasa.

“Sehingga (anggota) wilayah tak ada ragu-ragu lagi dalam menjemput tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu yang jelas, ” sebutan Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/10).

Namun demikian, sejumlah serikat buruh mengancam akan melakukan demo besar-besaran pada wilayah DKI Jakarta pada 8 Oktober besok.

Liga Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bakal memindahkan titik aksi unjuk rasa ke Istana Negara. Menurut Sekjen KASBI, Sunarno, pengalihan   titik aksi itu lantaran DPR mempercepat sidang paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker yang semula 8 Oktober menjadi 5 Oktober lalu.

“Untuk rancangan DPR itu kan kemungkinan telah enggak ada. Informasi terakhir dengan muncul itu tanggal 7 & 8 sudah masa reses. Zona, rencananya kemarin di konsolidasi nasional kita malah akan aksi dalam Istana Negara, ” kata Sunarno kepada CNNIndonesia. com, Selasa (6/10) malam.

Sunarno memperhitungkan aksi di istana akan diikuti setidaknya 20 ribu massa gabungan. Bukan hanya massa buruh, mengecualikan juga elemen mahasiswa dan pola gerakan masyarakat secara umum.

“Kalau di istana, prediksi itu dari buruh, teman-teman mahasiswa, dan organisasi gerakan lain, kira-kira 20 ribu, ” kata tempat.

(mjo/gil)

[Gambas:Video CNN]