Rizieq Shihab Ditahan, Usut Kasus di Megamendung Berlanjut

Bandung, CNN Indonesia —

Kepala Bidang Humas  Polda Jawa Barat Kombes Erdi A. Chaniago mengutarakan kasus Rizieq Shihab   terkait kasus kerumunan di Megamendung , Enau, tetap berlanjut meski pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu berkedudukan tersangka di Polda Metro Hebat.

“(Penyidikan) tetap berjalan terus, ” kata Erdi, Minggu (13/12).

Erdi melahirkan, tahapan penyidikan kasus kerumunan di Megamendung saat ini adalah pemanggilan sejumlah saksi yang dijadwalkan pekan depan.


Saksi-saksi yang akan diperiksa mulai dari Rizieq, panitia penyelenggara, Bupati Bogor Ade Yasin, hingga Gubernur Jabar Ridwan Lengkap.

Rizieq dijadwalkan dipanggil pada Senin (14/12) usai mangkir di panggilan perdana. Sementara Bupati Bogor akan dipanggil dimintai keterangan keesokan harinya atau pada Selasa (15/12).

Kemudian pada Rabu (16/12), putaran Gubernur Jabar yang akan dimintai keterangan untuk kedua kalinya akan kasus yang sama.

“Sekarang sedang berjalan (pemeriksaan saksi). Minggu depan masih ada pemanggilan saksi-saksi, ” ucap Erdi.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patoppoi mengatakan, meski Rizieq ditahan, proses pemeriksaan akan terus bersambung.

Pemeriksa Polda Jabar akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengontrol tokoh ormas Islam tersebut.

“Besok, Senin 14 Desember 2020, penyidik Polda Jabar koordinasi dengan Polda Metro Jaya jadwal periksa MRS sebagai saksi peristiwa Megamendung di Polda Metro Hebat, ” ujar Patoppoi.

Kasus yang tengah diselidiki itu bermula saat Rizieq menghadiri program di Pondok Pesantren Alam Agrokultural beberapa pekan lalu.

Massa yang hadir dalam acara tersebut membludak dan tak menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Polisi mengucapkan ada potensi tersangka dalam sangkaan pelanggaran protokol kesehatan. Meski begitu, hingga saat ini penyidik belum menjerat satu pun tersangka.

Sebelumnya polisi juga sudah meminta keterangan sejumlah pihak, tercatat Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Lalu, polisi menjadwalkan undangan klarifikasi Bupati Bogor, Ade Yassin.

Dalam kasus ini, kepolisian memakai Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Aib Menular, Pasal 93 Undang-Undang Bagian 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

(hyg/psp)

[Gambas:Video CNN]