Jakarta, CNN Nusantara —

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan pemanggilan Komnas HAM kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Manipulasi ( KPK ) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam polemik tes paham kebangsaan (TWK) sebagai kondisi alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) terkesan mengada-ngada.

“Pemanggilan Komnas HAM ke arahan KPK dan BKN bukan saja tidak tepat akan tetapi juga mengada-ada karena bagaikan hanya terpancing irama drum yang ditabuh 51 pegawai KPK tidak lulus TWK, ” ujar Hendardi pada keterangan tertulis, sebagaimana dikutip Jumat (11/6).

Menurut Hendardi, TWK yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa institusi terkait, semata-mata urusan tata laksana negara yang masuk di lingkup hukum tata negeri (HTN).


Ia menegaskan, jika ada penilaian miring atas buatan TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana.

Hendardi memandang pemanggilan Komnas HAM kepada pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan ada arah pelanggaran HAM yang terjadi.

“Semestinya Komnas HAM meneliti dan membaca dahulu ruang lingkup serta materi di mana tersedia dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN, ” tuturnya.

Hendardi mengungkapkan, seharusnya Komnas PEDOMAN memiliki mekanisme penyaringan kepada setiap pengaduan yang hadir agar tidak dengan mudah digunakan sebagai alat sapa pun dengan kepentingan apapun.

Hendardi mengutarakan, dalam persoalan alih status menjadi ASN di manapun, sangat wajar pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai titah UU.

Sebab untuk menjadi calon aparat pun memerlukan syarat-syarat terbatas, termasuk melalui sejumlah tes antara lain tentang kewarganegaraan nasional.

Ia menghargai, justru ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai opsi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus yang menuntut diistimewakan.

Dia beranggapan, dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi.

Misalnya, seseorang tidak diluluskan karena dicurangi atau didiskriminasi, atau sebab tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya. Tetapi, itu semua harus dibuktikan dengan data yang valid

“Sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yg tidak lucut TWK ini dihentikan, sebab tidak produktif dan ada mekanisme hukum PTUN buat memperjuangkan aspirasi mereka, ” ujar Hendardi.

“Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM serta lain-lain tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kejadian yang kendati cepat tenar tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang zaman, ” tutupnya.

(dmi/psp)

[Gambas:Video CNN]